Menanti Tuah Megawati Di Pilgub Bali

Sempat memenangkan Pilgub DKI, lalu berturut turut jagonya kandas di beberapa ajang pilkada (semisal Jawa Barat dan Sumatera Utara) sepertinya tak membuat Megawati merasa jera untuk terus memasang calon calon kepala daerah yang berasal dari kader internal. Hingga hari ini,Megawati tak henti hentinya mempertontonkan akrobat politik yang terkadang di mata banyak orang di anggap kurang kalkulatif dan gegabah. Pilgub Jawa Barat adalah salah satu contoh, di mana ‘kengototan’ Megawati dalam mengusung kader internal dan tanpa partner koalisi pula akhirnya berujung pada kekalahan jago PDI Perjuangan. Yang lebih tragis lagi, perolehan suara cagub – cawagub usungan PDI Perjuangan hanya terpaut beberapa persen dari pemenang pilkada.

Saya sendiri membayangkan, andaikata Megawati bersedia kompromi dengan kekuatan politik lain semisal Gerindra saja, situasinya bisa jadi akan berbeda. Rieke Dyah Pitaloka dan pasangannya berpeluang besar untuk menang. Apalagi seperti kita tahu, sejak awal Prabowo sangat bernafsu mengusung Teten Masduki. Belajar dari pilkada DKI, kehadiran Gerindra sebagai partner PDI Perjuangan nyatanya menghasilkan sebuah kolaborasi yang begitu dahsyat dan secara luar biasa membalikkan prediksi banyak kalangan.

Tapi nyatanya fakta berkata lain. Entah karena trauma dengan kejadian di DKI, dimana PDI Perjuangan merasa di ‘tipu’ oleh Gerindra ataukah ada visi lain yang jauh lebih besar, yang jelas pada even even selanjutnya, Megawati sebagai pemimpin tertinggi partai tampak makin ngotot untuk mengusung kadernya sendiri. Terlepas apakah hasilnya memuaskan atau mengecewakan.

Lalu apa kira kira yang melatar belakangi langkah langkah taktis PDI Perjuangan dan Megawati di ajang ajang pilkada itu ?

Megawati Soekarnoputri (shnews.co)

Pertama, Megawati sepertinya ingin membuat garis batas yang tegas antara dia dan lawan lawan politiknya. Ini penting untuk melindungi partai dari pengaruh dan intervensi kekuatan politik lain yang mungkin saja masuk dan mengambil keuntungan. Megawati tak ubahnya Achilles dalam film Troy yang walaupun ikut serta menyerbu kota Troya, tapi menolak unit militernya di kooptasi oleh penguasa di atasnya. Ia dan pasukannya memilih diam ketika ribuan tentara Yunani lainnya menggedor benteng Troya. Tapi ketika situasi memungkinkan, ia bergerak sendiri tanpa harus menunggu komando atasannya. Petarung sejati semacam ini yang saya pikir jarang kita temukan di negeri ini. Sebagian politisi hanya mengedepankan oportonity. Dalam bahasa lain, hanya mementingkan kemenangan semata.

Kedua, Megawati ingin menguji kekuatan dan kesiapannya untuk merebut kembali kemenangan yang pernah di raihnya di tahun 1999. Pilkada bagi semua partai politik di anggap sebagai ajang pemanasan dalam merebut supremasi sebagai kampium pemilu. Maka prestasi prestasi di tingkat lokal bisa di katakan sebagai indikasi awal bagaimana sesungguhnya peluang sebuah partai di kancah nasional. Megawati tampaknya sangat serius menggarap even even lokal seperti ini. Berbeda dengan Partai Demokrat yang walaupun merupakan pemenang pemilu dan pemilik kursi terbanyak di legislatif pusat hingga daerah, tapi dalam banyak ajang nyatanya kurang percaya diri. PDI Perjuangan cukup unik. Dia hanya bersedia koalisi jika kursi di DPRD tidak memungkinkan untuk mengusung sendiri, tapi kalau di rasa cukup, PDI Perjuangan lebih memilih melaju sendirian. Tidak ada rasa takut sedikitpun, walau akhirnya harus di keroyok oleh gabungan partai partai politik.

Ketiga, Megawati ingin memberikan pelajaran berharga bagi perpolitikan tanah air. Sejelek apapun, sekorup apapun, partai politik tetaplah merupakan wadah utama bagi proses kaderisasi calon calon pemimpin bangsa. Dari partai politik inilah masa depan sebuah bangsa di tentukan. Negara yang kuat haruslah di topang oleh partai politik yang kuat, solid, terstruktur dan di kelola dengan baik. Partai yang buruk secara organisasi, mustahil akan melahirkan calon pemimpin yang handal. Apa yang di lakukan oleh Megawati, adalah pelajaran yang sangat berharga. Dalam politik, opportunity kadang menguntungkan, minimal untuk jangka pendek. Tapi menina bobokan dalam jangka panjang. Mereka yang di didik melalui proses berjenjang dalam sebuah organisasi tentu berbeda dengan calon pemimpin yang tiba tiba masuk lalu menduduki posisi penting. Kemelut di partai Demokrat saya pikir bisa di jadikan referensi bagi kita semua. Partai yang di bangun tanpa melalui proses kaderisasi yang baik, nyatanya dalam sekejap bisa hancur lebur di landa konflik. Ibarat sebuah tim sepakbola, taburan bintang ternyata tidak selamanya menjamin kemenangan jika pengorganisasiannya di lakukan secara buruk.

Pilgub Bali, Pembuktian Kapasitas Megawati ?

Setelah kekalahan PDI Perjuangan di Jawa Barat dan Sumut, partai yang komandani Presiden ke 5 RI ini kembali mengusung sendirian jagonya di ajang pilgub Bali. Adalah Anak Agung Puspayoga – Sukrawan, yang merupakan kader internal PDI Perjuangan yang di gadang gadang bisa menjungkalkan sang petahana Made Mangku Pastika – Ketut Sudikerta. Hampir semua partai politik yang memiliki kursi di DPRD I Bali berada di kubu Pasti Kerta (Pastika – Sudikerta), sementara pasangan Puspayoga (wagub Bali sekarang) dan Sukrawan hanya di usung sendirian oleh PDI Perjuangan.

Secara matematis, pasangan Puspayoga – Sukrawan (PAS) memiliki modal 43,63%. Itu jika di lihat dari perolehan kursi DPRD I PDI Perjuangan pada pemilu 2009 silam. Sementara lawannya, Pastika – Sudikerta  di usung hampir semua partai pemilik kursi DPRD I (Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional , Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Nasional Benteng Kerakyatan, Partai Karya Perjuangan, Partai Karya Peduli Bangsa, dan Partai Pakar Pangan) memiliki kursi DPRD I Bali sejumlah 30 kursi (54,5%). Mengacu pada perimbangan kursi di legislatif, tentu kubu Pasti Kerta lebih unggul. Akan tetapi seperti halnya pilkada di tempat lain, faktor partai bukanlah satu satunya penentu kemenangan. Figur kandidat biasanya juga menjadi acuan penting bagi kemenangan calon.

Secara kecil kecilan kami mengadakan survey melalui jejaring sosial (facebook) untuk mengukur elektabilitas calon. Responden kami ambil secara acak. Sebagian adalah responden yang berteman dengan akun kami, sebagian lagi tidak. Jumlah responden tidak banyak. Hanya 51 responden. Ini di karenakan ajang Pilgub Bali tidak termasuk dalam rencana kerja utama Team Polling Gubrak (Tampoll Gubrak). Pun demikian, hasil polling ini semoga saja bisa menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya pertarungan antar dua calon di Bali.

Berikut Hasil Polling yang di lakukan Team Polling Gubrak pada tanggal 22 April – 4 Mei 2013

1. Ngurah Puspayoga - Sukrawan : 25 atau 49,01%

Afiliasi Politik Responden

1. PDIP : 15 (60%)
2. Gerindra : 2 (8%)
3. Hanura : 1 (4%)
4. Tidak Tahu : 7 (28%)

2. Mangku Pastika –Sudikerta : 15 atau 29,41%

Afiliasi Politik Responden

1. Golkar : 6 (40%)
2. PDIP : 2 (13,33%)
3. Gerindra : 2 (13,33%)
4. Hanura : 1 (6,66%)
5. Demokrat : 1 (6,66%)
6. PKPI : 1 (6,66%)
7. Tidak Tahu : 2 (13,33%)

3. Belum Menentukan : 11 atau 21,56%

Total : 51

Margin Error : 5 %

Dari survey yang walaupun jumlahnya belum bisa di katakan memenuhi syarat, akan tetapi ada yang menarik bagi kami. Yaitu pertempuran antara PDI Perjuangan dan Partai Golkar. 60% pemilih pasangan PAS adalah pendukung PDI Perjuangan, sementara 40% pemilih pasangan Pasti Kerta adalah simpatisan Partai Golkar. Rivalitas ini kemungkinan akan berlanjut di pemilu 2014. Dimana Golkar tetap menjadi rival terdekat bagi PDI Perjuangan dalam berebut pengaruh di Bali. Namun demikian, ini hanya sekedar polling. Bukan hasil resmi. Segala sesuatunya bisa saja berubah di detik detik terakhir.

Bagi Megawati, Bali adalah salah satu lumbung strategis dan basis tradisional PDI Perjuangan. Di tempat ini PDI Perjuangan selalu menang. Bali boleh di bilang sebagai tempat yang pas untuk menguji kemampuan mesin PDI Perjuangan dalam mengamankan basisnya. Pilkada kali ini juga menjadi pintu masuk bagi perhelatan selanjutnya di tempat lain semisal Jawa Tengah. Di mana PDI Perjuangan juga mengusung calonnya tanpa koalisi. Kalau PDI Perjuangan sukses mengunci Bali, boleh jadi partai ini juga memiliki peluang mengunci Jawa Tengah. Tap jika gagal, kans Ganjar Pranowo – Heru Sudjatmoko di Jateng kemungkinan juga terancam. Dan imbas lainnya bisa jadi juga akan mengancam peluang calon usungan PDI Perjuangan di Jawa Timur.


Oleh : Dhan Gubrack, analis Politik Gubrak dan Direktur Team Polling Gubrak (Tampoll Gubrak)

Arab Spring dan Peluang Indonesia Menjadi Kiblat Muslim Dunia

 Pict : http://www.shnews.co/

"Terlepas dari masalah korupsi dan lain sebagainya, kita harus mengakui bahwa Indonesia jauh lebih baik dari negara negara 'islam' lainnya, dalam hal demokrasi"

(Hasibullah Satrawi, Pengamat Timur Tengah)

Menarik sekali apa yang di ucapkan salah satu pengamat politik Timur Tengah ini mengenai pencapaian Indonesia dalam membangun sistem demokrasi yang stabil dan jauh dari konflik kekerasan. Tentu ada beberapa bagian yang harus terus menerus kita perbaiki, tetapi kemajuan yang di capai bangsa Indonesia adalah sesuatu yang layak di syukuri.

Dalam ceramahnya di acara diskusi bulanan Gusdurian, Satrawi menjelaskan bahwa masa transisi sebuah rezim di Timur Tengah pada umumnya hanya di tempuh melalui dua hal. Pertama melalui pergolakan revolusi yang seringkali berdarah darah, dan kedua transisi berdasarkan faktor keturunan. Timur Tengah tak ubahnya merupakan kumpulan kerajaan kerajaan yang di sana kebebasan berpendapat sangat di batasi, tidak ada demokrasi dan segala sesuatunya di tentukan oleh penguasa tunggal. Baik yang murni berbentuk kerajaan, maupun negara negara yang mengadopsi sistem lain.

Revolusi Tunisia, Mesir dan Libya misalnya, adalah sebuah contoh di mana transisi kekuasaan harus di tempuh dengan cara yang sangat radikal, alot, berdarah darah dan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Itupun dalam perjalanan di fase selanjutnya, mereka harus melalui konflik demi konflik yang terkadang sulit untuk di kontrol. Mesir pasca revolus misalnya, gesekan antar faksi yang dulu bersatu menggulingkan Mubarak masih sangat kentara. Terutama antara kubu konservatif yang di wakili Ikhwanul Muslimin dan sekarang memegang kekuasaan, dan kubu moderat yang berada di kubu oposisi. Pergulatan di antara kedua kekuatan ini di lapangan juga masih menyisakan letupan letupan berupa kekerasan fisik. Begitupun yang terjadi di Irak, Libya dan sebagainya.


Benang Kusut Suriah

Dua tahun sudah berlalu sejak pecah demonstrasi rakyat Suriah yang akhirnya berujung pada perang saudara. 100.000 nyawa melayang sia sia, jutaan lainnya hidup tak menentu di kamp kamp pengungsian. Hingga hari ini tidak satupun orang yang bisa memastikan kapan konflik itu akan segera berakhir. Revolusi Suriah menurut Satrawi tak ubahnya sebuah revolusi yatim dimana tak ada satupun kekuatan yang sanggup mengontrolnya.

Konflik itu nyatanya tidak sekedar melibatkan Bashar Al Asad dan kubu oposisi, akan tetapi sudah melebar kemana mana. Ada Saudi dan beberapa sekutunya yang terlibat membantu oposisi dalam hal pendanaan dan penyediaan tempat latihan. Ada Turki yang di duga memasok peralatan tempur dan mengendalikan milisi milisi anti Assad. Ada Amerika dan sekutu Eropanya yang diam diam mengirimkan ahli strateginya untuk membantu kaum oposisi. Sementara di kubu Assad, banyak pihak yang juga membantunya, seperti Iran dan Rusia.

Di medan tempur, selain tentara Suriah dan pasukan oposisi (FSA) yang terlibat pertarungan sengit, hadir pula petempur petempur yang datang dari luar Suriah. Al Qaeda misalnya, konon sudah memerintahkan anggotanya yang ada di Irak, Libya, Afghanistan dan lain sebagainya untuk menjadikan Suriah sebagai ladang jihad utama. Seperti yang kita tahu, Al Qaeda merupakan organisasi militan yang sudah banyak makan asam garam pertempuran. Mereka sangat kuat dan berpengalaman. Sementara di kubu seberang, ada petempur Hizbullah yang berbasis di Libanon dan terlibat langsung di medan perang.

Situasi inilah yang menurut Satrawi menjadikan Suriah berbeda dengan revolusi lain. Bahkan Amerika Serikat yang biasanya tegas dalam mengambil sikap, kini di landa kegamangan. Memang, Amerika sejatinya menginginkan Bashar Assad turun dari singgasananya. Lenyapnya Assad dari Suriah setidaknya bagi Amerika akan sangat mengurangi pengaruh Iran, musuh bebuyutannya. Akan tetapi untuk membantu oposisi secara total, Amerika juga dalam posisi dilematis. Sebab di sana ada  Al Qaeda yang juga menjadi momok bagi Amerika. Menyerbu Suriah bisa jadi akan melapangkan jalan radikalis menguasai Suriah. Makanya taktik yang di pakai oleh Amerika adalah dengan menarik ulur konflik. Dia hanya akan memberikan sedikit bantuan jikalau posisi pemberontak Suriah sudah mulai terdesak. Tapi ketika kedua belah pihak mencapai posisi seimbang, Amerika akan memilih diam.


Indonesia Punya Kesempatan

Secara umum, konflik di Suriah dan negara Timur Tengah lainnya tidak memberikan dampak besar pada masyarakat Indonesia. Kalaupun ada, eksesnya sangat kecil dan tidak sampai menimbulkan gesekan fisik antara yang pro pemerintah Suriah dan lawannya. Kenapa ?.

Karena setidaknya yang sekarang ini berkonflik adalah dua kekuatan yang selama ini justru seringkali membuat repot mainstream muslim di Indonesia. Satu pihak adalah kaum salafi dukungan Saudi dan sekutunya. Yang di Indonesia sering berbuat onar. Sementara di lain pihak ada kubu Syiah yang juga tak kalah merepotkannya. Maka tidak ada gunanya bagi Indonesia untuk memihak salah satu dari kedua kubu.

Yang mestinya di lakukan bangsa Indonesia, baik umat Islam maupun pemerintah adalah memanfaatkan situasi yang terjadi di Timur Tengah untuk menaikkan daya tawarnya di kancah internasional. Minimal di mata negara negara berpenduduk Islam lainnya. Yang dalam bahasa Hasibullah Satrawi, target yang masuk akal untuk kita adalah menjadikan Indonesia sebagai kiblat bagi negara negara Islam.

Di dunia Islam, sedikit sekali negara yang boleh di katakan mengusung demokrasi yang stabil dan kokoh. Satrawi menyebut, hanya ada 3 negara 'islam' yang bisa di anggap mapan dalam demokrasi. Iran, Turki da Indonesia.

Iran adalah negara yang sistem demokrasinya relatif stabil. Namun memiliki sedikit kelemahan. Yaitu faktor ke'syiah'an Iran. Kelompok ini di dunia Islam adalah kelompok yang relatif kecil. Jadi cukup mustahil kalau negara negara lain bersedia menjadikan Iran sebagai kiblat politik. Yang kedua adalah Turki. Negara yang wilayahnya berada di dua benua ini di kenal memiliki sistem demokrasi yang mapan dan teruji stabil. Akan tetapi Turki juga bukan tanpa kelemahan. Negara ini sejak awal sudah memproklamirkan diri sebagai negara sekuler. Di mana mereka memisahkan sama sekali antara agama dan negara. Di mata negara sekuler lain, baik Amerika maupun Eropa, mungkin Turki adalah bentuk ideal, akan tetapi sepertinya tidak akan di terima oleh banyak negara negara Islam. Oleh sebab itu, mustahil juga negara negara Islam bersedia mengadopsi Turki sebagai model. Dan paling mungkin adalah Indonesia. Negara yang tidak secara tegas menjelma sebagai negara sekuler maupun agama. Akan tetapi mengakomodir keduanya ke dalam sebuah sistem.

Selain daripada itu, Indonesia juga berpeluang menjadi barometer, menjadi kiblat bagi negara negara Islam lainnya dalam hal mengelola konflik sektarian. Namun begitu, tergantung kepada kita semua dan terutama pemerintah Indonesia, apakah mampu memanfaatkan celah ini atau tidak.


Jakarta, Mei 2013
Di ramu dari acara diskusi Jum'at Pertama Gusdurian di Kantor Wahid Institute, Matraman, Jakpus

'Demokrasi' kok Boros ???

"Ucapan ulama sepertinya tidak lagi manjur. Banyak sekali kandidat yang di dukung oleh kyai, nyatanya malah kalah. Kenapa ?. Karena biasanya yang sowan ke kyai adalah kandidat yang notabene tidak punya uang. Pemilih lebih melihat uang daripada memilih taat pada fatwa ulama".

"Dulu, para caleg yang maju dalam kontestasi adalah mereka yang dalam masyarakat sudah terbukti memiliki pengabdian. Maka itulah masyarakat mendukungnya untuk maju. Tapi sekarang, rasanya hal seperti itu sudah sangat langka. Mereka lebih mementingkan pencitraan, mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk memoles dirinya agar di pilih. Dan bukan karena melalui pengabdian pada masyarakat".

Diskusi rutin di Sokotunggal, Rawamangun Jakarta Timur

Ungkapan ini saya kutip dari pernyataan salah satu pentolan MKRI (Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia), Adie Massaedi beberapa saat lalu pada sebuah diskusi rutin yang di gelar di padepokan Sokotunggal Rawamangun, Jakarta. Pernyataan yang saya pikir bukan sekedar isapan jempol semata. Faktanya yang terjadi di lapangan memang demikian. Demokrasi yang di gagas oleh para 'reformis' pasca 98 setidaknya menyisakan bara api yang makin hari makin membakar seluruh struktur yang ada. Masyarakat mendadak di hadapkan kepada sebuah sistem yang sangat kapitalis. Yang semua kegiatan politik selalu bertumpu pada segi materi.

Pernyataan ini juga di amini oleh sohibul bait, Gus Nuril Arifin. Menurut salah satu Dewan Khos Pagar Nusa ini, untuk menjadi caleg DPR RI di sebuah dapil, untuk biaya saksi saja, seorang caleg harus mengeluarkan uang tak kurang dari 300 juta rupiah. Ini belum termasuk biaya alat peraga, biaya kampanye, biaya survey dan biaya biaya lain yang tentu saja angkanya lebih dahsyat lagi. Padahal gaji seorang anggota parlemen tidaklah sebanding dengan pengeluaran yang di korbankan caleg untuk menggapai kursi kekuasaan. Maka tidak heran jika kemudian,  mereka yang menduduki jabatan itu berlomba lomba untuk mengeruk uang rakyat demi mengembalikan modal yang sudah di keluarkan. Politik kapitalis ini bukan saja telah merusak tatanan pemerintahan yang ada, akan tetapi sudah sedemikian masif menghancurkan tatanan sosial di masyarakat. Bahkan sudah masuk ke lembaga keagamaan yang sudah seharusnya steril dari intrik intrik kepentingan.

Dalam kesempatan yang sama, Ratna Sarumpaet, seniman sekaligus Ketua MKRI kurang lebih menyatakan keprihatinan serupa. Aktifis yang sudah malang melintang dalam memperjuangkan demokrasi, kesetaraan dan keadilan ini mengaku heran dengan respons masyarakat yang sangat minim. Jelas jelas ketidak adilan sudah merusak semua nilai di sekitarnya, tapi mereka hanya bisa diam.


Kita Butuh Pressing Group Yang Kuat

Sepertinya memang begitu. Reformasi yang sudah di bangun oleh para pendahulu, nyatanya malah menyeret kondisi bangsa ini ke dalam jurang kapitalistik nan kejam. Persaingan dalam memperebutkan kekuasaan sudah tidak lagi di pijakkan pada pola right man on the right job, akan tetapi lebih bertumpu pada pemilik modal. Partai Politik yang seharusnya menjadi pabrik bagi calon calon kader bangsa, justru menjadi pelopor merebaknya politik kapitalis. Kita bisa melihat bagaimana proses pencalegan yang di lakukan partai politik. Fenomena masuknya puluhan pekerja hiburan yang tanpa melalui kaderisasi layak, fenomena caleg berbau nepotisme, masuknya para pemilik modal sebagai tulang punggung partai dan lain sebagainya.

Dalam demokrasi memang sah sah saja. Setiap warga masyarakat berhak untuk memilih dan di pilih. Akan tetapi sudah seharusnya kepentingan masyarakat yang nanti akan di pimpin menjadi dasar pokok untuk maju. Bisa di bayangkan, apa yang terjadi nanti, ketika seseorang yang sama sekali buta terhadap persoalan masyarakat, tiba tiba tampil menjadi pemimpin ?. Bukankah ini justru akan menjadi malapetaka bagi bangsa ?.

Kondisi yang demikian carut marutnya, sudah saatnya mendapat penanganan serius. Seperti kata Ratna Sarumpaet, masyarakat sebagai pemilik sah negeri ini tidak boleh hanya diam dan jadi penonton. Harus ada gerakan nyata untuk melawan hegemoni kapitalis.

(Di saring dari diskusi rutin malam Jum'at di Pondok Pesantren Sokotunggal Rawamangun, Jakarta)

Penulis : Komandan Gubrak

SANG PENDAMAI

oleh Mohammad Hafidz Atsani

 

"Rekonsiliator itu tidak harus terkenal, tidak perlu terkenal dan kalau perlu adalah orang orang yang sama sekali tidak di kenal. Ia adalah seseorang yang hanya mengerti bahasa bekerja, dan setelah apa yang ia kerjakan selesai, maka ia di lupakan".

Kutipan yang mungkin tidak lengkap ini saya petik dari salah seorang tokoh, ulama sekaligus pejabat penting dalam struktur NU di salah satu kota Jawa Tengah. Saya tidak berani menyebut nama, karena dalam tausiyahnya beliau mengatakan agar apa yang ia sampaikan tidak perlu terlalu di blow up di media. Namun demikian, rasanya substansi yang beliau sampaikan saya anggap penting untuk di ketahui, terutama bagi mereka yang konsen terhadap tema tema perdamaian dan keadilan.

Sang tokoh ini kemudian memaparkan sebuah cerita menarik bagaimana beliau dan timnya menangani wabah radikalisme atas nama agama yang begitu marak di kota tempat tinggalnya dan juga terjadi di tempat lain. Tidak seperti yang biasa kita lihat di permukaan, yang penanganannya lebih mengedepankan gaya lugas, masif bahkan militeristik. Rekonsiliator sejati menggunakan cara yang lebih lunak dan terkadang mesti menabrak pakem yang ada. Penekanannya ada di sisi kemanusiaan. Setegas apapun karakter seseorang, sekeras apapun tindakan seseorang dan sejahat apapun dia, tentu ada sisi manusiawinya. Maka pendekatan yang paling mungkin bisa di lakukan adalah pendekatan kemanusiaan.

Dalam menangani kasus laskar jihad misalnya, beliau mencontohkan hal kecil namun menarik untuk di tiru. Ketika para milisi ini berangkat ke medan 'jihad', sudah pasti mereka meninggalkan keluarga yang ada di rumah. Istri, anak, saudara dan lain sebagainya. Yang mungkin secara ekonomi akan mengalami kebuntuan akibat di tinggalkan oleh tulang punggungnya. Dari sinilah tim masuk. Mengumpulkan dana, bersilaturahmi dan membantu meringankan beban keluarga yang di tinggalkan itu. Tidak cukup sampai di situ, ketika pelaku (anggota laskar) kemudian tertangkap dan di jebloskan ke penjara oleh aparat berwenang, tim juga mengirimkan konselor, pendamping dan pengajar ke penjara.

Yang menarik, semua yang di lakukan di atas tidak menyertakan simbol simbol, bendera organisasi atau apa saja yang berpotensi memicu resistensi. Semacam operasi senyap, di mana sasaran tidak pernah tahu dan tidak sadar bahwa mereka sedang di upayakan untuk berdamai dengan pihak di seberang. Baru setelah semua proses selesai, di mana dendam dan kebencian sudah terkikis, waktu yang akan membukanya.

Sebuah pekerjaan yang menurut saya sangat cerdas, rapi dan tepat sasaran. Maka ada benarnya, bahwa rekonsiliator memang harus tidak terkenal. Dia hanya mengerti bahasa bekerja, tanpa perlu publikasi, tanpa perlu di kenal. Yang dalam doktrin Gubrak kita mengenal kalimat "Rela Tidak Populer Demi Persatuan dan Kesatuan Bangsa".

Ada banyak konflik di sekitar kita. Baik konflik politik, konflik ideologi, konflik etnis dan lain sebagainya. Yang ke semuanya membutuhkan penanganan komprehensif. Membutuhkan figur figur yang mengerti bagaimana mengelola konflik agar menjadi energi positif yang bermanfaat.

# Kalau semua orang sibuk mengurusi kaum santri, lalu siapa yang mengurusi abangannya?

# Kalau semua orang sibuk bertempur, lalu siapa yang menjadi dokternya ?

# Kalau semua orang sibuk menjadi bapak, lalu siapa yang berperan sebagai ibunya ?

Cara ERRORin SNC Telkomsel Sebulan Penuh

Cara ERRORin SNC Telkomsel Sebulan Penuh ini sudah ane coba selama dua minggu dan aman-aman saja buat browsing, download, dan ngupload. Yang mau cekidot caranya.

cara: sncX
password: pass1+pass2 +pass3

MELAWAN PENYESATAN OPINI LEMBAGA SURVEY SEWAAN

Beberapa kali Team Polling kami di tanya, sebenarnya survey ini maksudnya apa sih ?. Ada sangkut pautnya dengan kandidat yang bertarung, nggak ?. Siapa yang membiayai ?. Mau di arahkan atau tidak ?. Dan masih banyak lagi varian pertanyaan yang pada intinya ingin tahu, sebenarnya Team Polling Gubrak (Tampoll Gubrak) visinya seperti apa.

Sebelum kami menjawab, kami ingin ilustrasikan dulu peristiwa Pilkada DKI beberapa bulan yang lalu. Seperti layaknya pilkada di tempat lain, sebelum pemungutan suara, kita di suguhi berbagai macam hasil survey dari berbagai lembaga. Dari lembaga polling terkenal, yang petingginya sering di jadikan narasumber di media massa, hingga lembaga abal abal. Dari yang terang terangan mengaku di sewa sebagai konsultan kandidat sampai yang mengklaim independen.

Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebelum pencoblosan putaran pertama di laksanakan, kita melihat hampir semua lembaga survey kompak mengumumkan bahwa pasangan Fauzie Bowo - Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada DKI. Memang angkanya berbeda beda. Ada yang mengatakan menang 30an persen, ada yang bilang 40an persen bahkan ada lembaga survey mengatakan bahwa Foke - Nara bakal menang satu putaran. Dan seolah ingin menegaskan bahwa survey mereka valid, tak jarang para petinggi lembaga survey mengiklankan di TV, koran, spanduk dan lain sebagainya dengan mengatakan bahwa Foke menang satu putaran. Masyarakat di cekoki angka angka yang nyaris sama. Foke Nara menang dan sang phenomenon Jokowi Ahok bakal terkapar di DKI dengan kekalahan yang cukup signifikan. LSI misalnya, menempatkan Foke dengan perolehan hampir 50% dalam surveynya. Sementara pesaing terdekatnya Jokowi - Ahok hanya akan duduk di runner up dengan perolehan sekitar 30%.

Namun nyatanya, ketika pencoblosan berlanjut dengan penghitungan suara selesai, publik di kejutkan dengan hasil pilkada yang sungguh jauh dari apa yang pernah di prediksikan oleh banyak lembaga survey. Jangankan menang satu putaran, bahkan perolehan suara pasangan Foke - Nara malah berada di urutan kedua dengan torehan kurang lebih 34% dan jauh di bawah perolehan pasangan Jokowi Ahok yang menyapu angka 43%. Hasil ini tentu saja memantik banyak pertanyaan, ada apa dengan lembaga survey ?.

Selain di DKI, kesalahan beberapa lembaga survey terkenal juga berlanjut di pilkada lain. Di Jawa Barat misalnya, LSI dengan sangat percaya dirinya menempatkan pasangan Dede Yusuf - Lex Laksamana sebagai pemenang dalam beberapa kali surveynya. Angka terakhir cukup meyakinkan. Yaitu menang sekitar 37%, yang artinya jago dari gabungan beberapa partai ini akan menang satu putaran. LSI tidak sendirian. Kami mencatat setidaknya ada 3 lembaga polling yang memenangkan pasangan itu. Tapi apa yang terjadi ?. Dede Yusuf - Lex Laksamana bukannya menang, tapi malah terjerembab di posisi ketiga.

Dua pilkada itu sesungguhnya bukan yang pertama kalinya lembaga survey membuat kesalahan dalam prediksi. Sudah terjadi berkali kali. Dan anehnya, lembaga lembaga survey yang kerap kali melakukan kesalahan itu, masih saja di percaya oleh media massa. Mereka tetap di undang media untuk melakukan analisa politik, mengumumkan hasil survey dan berkoar koar layaknya dukun politik. Masyarakat yang sudah tahu di bohongi oleh surveyor surveyor sewaan, masih saja di suguhi pembohongan lanjutan. Media seolah memfasilitasi mereka untuk memberikan alasan alasannya, kenapa bisa salah. Media massa seolah tak peduli bahwa kebohongan itu bukan yang pertama kalinya. Sungguh, sebuah kolaborasi yang rapi namun munafik.

Dari situlah sebenarnya kami, dari Komunitas Gubrak Indonesia merasa terpanggil untuk melakukan perlawanan intelektual. Bukan sekedar membangun opini semata. Tapi kami ingin berbuat sesuatu yang nyata. Yaitu dengan menyajikan data tandingan yang mungkin bisa jadi penyeimbang lembaga lembaga survey yang ada. Di pilkada DKI, walaupun secara metode kami masih terkesan asal asalan, publik bisa melihar bahwa sejak awal kita sebenarnya sudah menggulirkan wacana wacana yang berbeda. Dalam banyak statemen, baik melalui jejaring sosial maupun blog, kami sebenarnya sudah sejak awal memprediksikan bahwa Jokowi Ahok tidak bisa di anggap enteng. Tentu saja karena posisi kami belum cukup prestisius untuk di anggap sebagai peneliti politik, maka apa yang kami sampaikan kepada publik tidak serta merta di percaya. Namun demikian, itu kami anggap sebagai obat agar kami melakukan tindakan yang lebih kongrit lagi.

Oleh sebab itu di even Pilkada Jabar, dengan metode sederhana dan kemampuan finansial seadanya (karena memang tidak ada yang membiayai selain dari kantong sendiri) kami akhirnya ikut ambil bagian dalam mensurvey elektabilitas calon di Jawa Barat. Tidak seperti lembaga survey lain yang memakai relawan berjumlah banyak, mendatangi calon responden secara langsung dan menggunakan metodologi survey yang layak. Dalam survey yang kami gelar, metodenya sangat sederhana. Yaitu melalui jejaring sosial facebook. Sesuatu yang kami kira belum pernah di lakukan oleh lembaga lain.

Kenapa kami menggunakan metode itu ?.

Pertama, sudah pasti karena kami tak punya uang untuk mengirim relawan dari rumah ke rumah. Kita tidak punya sumber dana dari kandidat. Kita juga tidak pernah berfikir untuk membuat proposal guna mencari dana. Seadanya saja. Bahkan dalam sampelpun kami tak punya target. Tidak harus 1000 responden atau lebih. Ratusan bahkan puluhan saja bagi kami tidak menjadi masalah. Yang penting kami sudah melakukan perlawanan.

Kedua, selain bisa di kerjakan hanya di depan komputer di rumah masing masing ataupun di warnet, Facebook kami anggap lebih bisa di percaya di banding dengan jejaring sosial lain semisal Twitter. Masyarakat facebook adalah masyarakat umum dengan varian lebih luas. Penggunanyapun terhitung paling besar di banding pengguna jejaring sosial lain. Itu artinya facebook lebih mewakili pendapat masyarakat di banding dengan media lain. Walaupun anggota team kami banyak juga yang menggunakan twitter, akan tetapi media itu tetap kami anggap belum representatif. Seperti halnya komunikasi elite dan rakyat yang seringkali tidak nyambung, menurut penelitian kami, opini yang berkembang di twitter juga kurang linier. Karena memang pemakainya biasanya adalah kalangan yang notabene elitis. Maka, suara twitter tidak bisa di katakan sebagai suara rakyat kebanyakan.

Dengan metode sederhana, berbiaya ringan dan di kelola dengan minim SDM, nyatanya hasil survey yang kami sajikan ternyata tidak kalah presisi dengan lembaga survey berbiaya milyaran. Pilkada Jabar bisa jadi bukti, betapa kami nyatanya jauh lebih presisi dari lembaga survey manapun dalam hal prediksi. Ini saja bagi kami sudah cukup menjadi pelecut untuk melakukan perlawanan lebih agresif lagi.


Penyesatan Opini Oleh Lembaga Survey

Barangkali kalau kita teliti dengan seksama, nyaris tidak ada lembaga survey yang tidak memihak. Kenapa ?. Faktor biaya operasilah yang menjadi kendala. Banyak lembaga survey di Indonesia yang belum cukup mandiri dalam hal finansial. Oleh sebab itu, jalan satu satunya adalah dengan cara bekerjasama dengan kontestan. Semacam hubungan saling menguntungkan. Kontestan di untungkan dengan adanya lembaga survey. Dengan begitu mereka bisa mengukur sejauh mana kekuatan elektabilitasnya. Selain itu, survey juga bisa jadi acuan untuk membuat strategi khusus untuk memenangkan kompetisi. Di pihak lain, lembaga survey juga tertolong secara finansial demi kelangsungan reseacrh.

Namun ironinya, gelontoran uang dari para kandidat kepada lembaga survey tak jarang malah menggerogoti idealisme para peneliti. Maka, penelitian yang mereka lakukanpun kemudian tidak independen lagi. Mereka lebih mementingkan bagaimana menyenangkan kliennya. Walaupun hasil akhirnya di kotak suara berkata lain.

Pilkada DKI dan Jabar adalah salah dua dari banyak contoh bagaimana sebuah idealisme di gadaikan. Para peneliti itu bukan berarti tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Akan tetapi ini menyangkut kontrak kerjasama dengan kandidat. Sebagian besar lembaga survey nyatanya tidak sekedar di sewa untuk melakukan survey semata. Akan tetapi juga di sewa sebagai konsultan politik. Artinya, mau tidak mau mereka harus ikut bermain untuk memenangkan majikannya. Maka tak heran mereka kemudian berkolaborasi dengan calon untuk membentuk opini di masyarakat. Bahkan kolaborasi itu tak jarang juga bekerjasama dengan media massa.

Inilah yang kami sebut sebagai penyesatan opini oleh lembaga survey. Idealisme intelektual terpaksa harus di tanggalkan demi membantu donaturnya untuk mencapai tujuan. Maka tak heran kalau di sana sini terdapat banyak perbedaan hasil antara lembaga survey satu dengan yang lain. Di Jawa Tengah misalnya, ada survey yang mengatakan bahwa calon A berpotensi memenangkan kompetisi. Tapi di sisi lain, lembaga polling lain memprediksikan bahwa calon B yang menang.

Sebenarnya itu sah sah saja. Pun juga hasil polling bukanlah hasil pemilu sebenarnya. Akan tetapi dalam banyak hal, kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan kurang lebih adalah upaya untuk membentuk opini. Agar masyarakat terpengaruh untuk memilih calon yang mereka prediksikan dalam polling berpeluang menang.

Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk melakukan perlawanan, jikalau memang survey survey yang ada tidak independen. Ini di perlukan tidak saja demi kepentingan masyarakat luas, akan tetapi juga demi kontestan yang ikut berkompetisi. Setidaknya agar mereka berkompetisi secara jujur. Lebih mengandalkan program untuk menarik simpati, daripada mengandalkan kerja lembaga survey sewaannya. Bagaimanapun, biaya polling itu tidak kecil. Apalagi jika teritorialnya sangat luas.

Tentu saja, apa yang Tampoll Gubrak lakukan belumlah bisa di katakan maksimal. Harus di sadari bahwa tidak semua masyarakat adalah pengguna jejaring sosial, utamanya facebook. Oleh sebab itu, metode yang kami lakukan bukan tanpa kelemahan. Banyak kelemahannya. Terutama dalam hal validitas responden. Akun anomali misalnya, ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan metode kami. Namun demikian, hal itu bukan sesuatu yang membuat kami harus ciut nyali. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki metode yang kita pakai secara terus menerus agar mendapatkan hasil maksimal. Dan yang paling penting adalah kerjasama yang baik antara relawan kami dan calon responden.

Mungkin ini hanyalah perlawanan kecil, akan tetapi tekad kami jauh lebih besar dari itu...

Jakarta, April 2013

Team Polling Gubrak (Tampoll GUBRAK)