Beberapa kali Team Polling kami di tanya, sebenarnya survey ini maksudnya apa sih ?. Ada sangkut pautnya dengan kandidat yang bertarung, nggak ?. Siapa yang membiayai ?. Mau di arahkan atau tidak ?. Dan masih banyak lagi varian pertanyaan yang pada intinya ingin tahu, sebenarnya Team Polling Gubrak (Tampoll Gubrak) visinya seperti apa.
Sebelum kami menjawab, kami ingin ilustrasikan dulu peristiwa Pilkada DKI beberapa bulan yang lalu. Seperti layaknya pilkada di tempat lain, sebelum pemungutan suara, kita di suguhi berbagai macam hasil survey dari berbagai lembaga. Dari lembaga polling terkenal, yang petingginya sering di jadikan narasumber di media massa, hingga lembaga abal abal. Dari yang terang terangan mengaku di sewa sebagai konsultan kandidat sampai yang mengklaim independen.
Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebelum pencoblosan putaran pertama di laksanakan, kita melihat hampir semua lembaga survey kompak mengumumkan bahwa pasangan Fauzie Bowo - Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada DKI. Memang angkanya berbeda beda. Ada yang mengatakan menang 30an persen, ada yang bilang 40an persen bahkan ada lembaga survey mengatakan bahwa Foke - Nara bakal menang satu putaran. Dan seolah ingin menegaskan bahwa survey mereka valid, tak jarang para petinggi lembaga survey mengiklankan di TV, koran, spanduk dan lain sebagainya dengan mengatakan bahwa Foke menang satu putaran. Masyarakat di cekoki angka angka yang nyaris sama. Foke Nara menang dan sang phenomenon Jokowi Ahok bakal terkapar di DKI dengan kekalahan yang cukup signifikan. LSI misalnya, menempatkan Foke dengan perolehan hampir 50% dalam surveynya. Sementara pesaing terdekatnya Jokowi - Ahok hanya akan duduk di runner up dengan perolehan sekitar 30%.
Namun nyatanya, ketika pencoblosan berlanjut dengan penghitungan suara selesai, publik di kejutkan dengan hasil pilkada yang sungguh jauh dari apa yang pernah di prediksikan oleh banyak lembaga survey. Jangankan menang satu putaran, bahkan perolehan suara pasangan Foke - Nara malah berada di urutan kedua dengan torehan kurang lebih 34% dan jauh di bawah perolehan pasangan Jokowi Ahok yang menyapu angka 43%. Hasil ini tentu saja memantik banyak pertanyaan, ada apa dengan lembaga survey ?.
Selain di DKI, kesalahan beberapa lembaga survey terkenal juga berlanjut di pilkada lain. Di Jawa Barat misalnya, LSI dengan sangat percaya dirinya menempatkan pasangan Dede Yusuf - Lex Laksamana sebagai pemenang dalam beberapa kali surveynya. Angka terakhir cukup meyakinkan. Yaitu menang sekitar 37%, yang artinya jago dari gabungan beberapa partai ini akan menang satu putaran. LSI tidak sendirian. Kami mencatat setidaknya ada 3 lembaga polling yang memenangkan pasangan itu. Tapi apa yang terjadi ?. Dede Yusuf - Lex Laksamana bukannya menang, tapi malah terjerembab di posisi ketiga.
Dua pilkada itu sesungguhnya bukan yang pertama kalinya lembaga survey membuat kesalahan dalam prediksi. Sudah terjadi berkali kali. Dan anehnya, lembaga lembaga survey yang kerap kali melakukan kesalahan itu, masih saja di percaya oleh media massa. Mereka tetap di undang media untuk melakukan analisa politik, mengumumkan hasil survey dan berkoar koar layaknya dukun politik. Masyarakat yang sudah tahu di bohongi oleh surveyor surveyor sewaan, masih saja di suguhi pembohongan lanjutan. Media seolah memfasilitasi mereka untuk memberikan alasan alasannya, kenapa bisa salah. Media massa seolah tak peduli bahwa kebohongan itu bukan yang pertama kalinya. Sungguh, sebuah kolaborasi yang rapi namun munafik.
Dari situlah sebenarnya kami, dari Komunitas Gubrak Indonesia merasa terpanggil untuk melakukan perlawanan intelektual. Bukan sekedar membangun opini semata. Tapi kami ingin berbuat sesuatu yang nyata. Yaitu dengan menyajikan data tandingan yang mungkin bisa jadi penyeimbang lembaga lembaga survey yang ada. Di pilkada DKI, walaupun secara metode kami masih terkesan asal asalan, publik bisa melihar bahwa sejak awal kita sebenarnya sudah menggulirkan wacana wacana yang berbeda. Dalam banyak statemen, baik melalui jejaring sosial maupun blog, kami sebenarnya sudah sejak awal memprediksikan bahwa Jokowi Ahok tidak bisa di anggap enteng. Tentu saja karena posisi kami belum cukup prestisius untuk di anggap sebagai peneliti politik, maka apa yang kami sampaikan kepada publik tidak serta merta di percaya. Namun demikian, itu kami anggap sebagai obat agar kami melakukan tindakan yang lebih kongrit lagi.
Oleh sebab itu di even Pilkada Jabar, dengan metode sederhana dan kemampuan finansial seadanya (karena memang tidak ada yang membiayai selain dari kantong sendiri) kami akhirnya ikut ambil bagian dalam mensurvey elektabilitas calon di Jawa Barat. Tidak seperti lembaga survey lain yang memakai relawan berjumlah banyak, mendatangi calon responden secara langsung dan menggunakan metodologi survey yang layak. Dalam survey yang kami gelar, metodenya sangat sederhana. Yaitu melalui jejaring sosial facebook. Sesuatu yang kami kira belum pernah di lakukan oleh lembaga lain.
Kenapa kami menggunakan metode itu ?.
Pertama, sudah pasti karena kami tak punya uang untuk mengirim relawan dari rumah ke rumah. Kita tidak punya sumber dana dari kandidat. Kita juga tidak pernah berfikir untuk membuat proposal guna mencari dana. Seadanya saja. Bahkan dalam sampelpun kami tak punya target. Tidak harus 1000 responden atau lebih. Ratusan bahkan puluhan saja bagi kami tidak menjadi masalah. Yang penting kami sudah melakukan perlawanan.
Kedua, selain bisa di kerjakan hanya di depan komputer di rumah masing masing ataupun di warnet, Facebook kami anggap lebih bisa di percaya di banding dengan jejaring sosial lain semisal Twitter. Masyarakat facebook adalah masyarakat umum dengan varian lebih luas. Penggunanyapun terhitung paling besar di banding pengguna jejaring sosial lain. Itu artinya facebook lebih mewakili pendapat masyarakat di banding dengan media lain. Walaupun anggota team kami banyak juga yang menggunakan twitter, akan tetapi media itu tetap kami anggap belum representatif. Seperti halnya komunikasi elite dan rakyat yang seringkali tidak nyambung, menurut penelitian kami, opini yang berkembang di twitter juga kurang linier. Karena memang pemakainya biasanya adalah kalangan yang notabene elitis. Maka, suara twitter tidak bisa di katakan sebagai suara rakyat kebanyakan.
Dengan metode sederhana, berbiaya ringan dan di kelola dengan minim SDM, nyatanya hasil survey yang kami sajikan ternyata tidak kalah presisi dengan lembaga survey berbiaya milyaran. Pilkada Jabar bisa jadi bukti, betapa kami nyatanya jauh lebih presisi dari lembaga survey manapun dalam hal prediksi. Ini saja bagi kami sudah cukup menjadi pelecut untuk melakukan perlawanan lebih agresif lagi.
Penyesatan Opini Oleh Lembaga Survey
Barangkali kalau kita teliti dengan seksama, nyaris tidak ada lembaga survey yang tidak memihak. Kenapa ?. Faktor biaya operasilah yang menjadi kendala. Banyak lembaga survey di Indonesia yang belum cukup mandiri dalam hal finansial. Oleh sebab itu, jalan satu satunya adalah dengan cara bekerjasama dengan kontestan. Semacam hubungan saling menguntungkan. Kontestan di untungkan dengan adanya lembaga survey. Dengan begitu mereka bisa mengukur sejauh mana kekuatan elektabilitasnya. Selain itu, survey juga bisa jadi acuan untuk membuat strategi khusus untuk memenangkan kompetisi. Di pihak lain, lembaga survey juga tertolong secara finansial demi kelangsungan reseacrh.
Namun ironinya, gelontoran uang dari para kandidat kepada lembaga survey tak jarang malah menggerogoti idealisme para peneliti. Maka, penelitian yang mereka lakukanpun kemudian tidak independen lagi. Mereka lebih mementingkan bagaimana menyenangkan kliennya. Walaupun hasil akhirnya di kotak suara berkata lain.
Pilkada DKI dan Jabar adalah salah dua dari banyak contoh bagaimana sebuah idealisme di gadaikan. Para peneliti itu bukan berarti tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Akan tetapi ini menyangkut kontrak kerjasama dengan kandidat. Sebagian besar lembaga survey nyatanya tidak sekedar di sewa untuk melakukan survey semata. Akan tetapi juga di sewa sebagai konsultan politik. Artinya, mau tidak mau mereka harus ikut bermain untuk memenangkan majikannya. Maka tak heran mereka kemudian berkolaborasi dengan calon untuk membentuk opini di masyarakat. Bahkan kolaborasi itu tak jarang juga bekerjasama dengan media massa.
Inilah yang kami sebut sebagai penyesatan opini oleh lembaga survey. Idealisme intelektual terpaksa harus di tanggalkan demi membantu donaturnya untuk mencapai tujuan. Maka tak heran kalau di sana sini terdapat banyak perbedaan hasil antara lembaga survey satu dengan yang lain. Di Jawa Tengah misalnya, ada survey yang mengatakan bahwa calon A berpotensi memenangkan kompetisi. Tapi di sisi lain, lembaga polling lain memprediksikan bahwa calon B yang menang.
Sebenarnya itu sah sah saja. Pun juga hasil polling bukanlah hasil pemilu sebenarnya. Akan tetapi dalam banyak hal, kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan kurang lebih adalah upaya untuk membentuk opini. Agar masyarakat terpengaruh untuk memilih calon yang mereka prediksikan dalam polling berpeluang menang.
Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk melakukan perlawanan, jikalau memang survey survey yang ada tidak independen. Ini di perlukan tidak saja demi kepentingan masyarakat luas, akan tetapi juga demi kontestan yang ikut berkompetisi. Setidaknya agar mereka berkompetisi secara jujur. Lebih mengandalkan program untuk menarik simpati, daripada mengandalkan kerja lembaga survey sewaannya. Bagaimanapun, biaya polling itu tidak kecil. Apalagi jika teritorialnya sangat luas.
Tentu saja, apa yang Tampoll Gubrak lakukan belumlah bisa di katakan maksimal. Harus di sadari bahwa tidak semua masyarakat adalah pengguna jejaring sosial, utamanya facebook. Oleh sebab itu, metode yang kami lakukan bukan tanpa kelemahan. Banyak kelemahannya. Terutama dalam hal validitas responden. Akun anomali misalnya, ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan metode kami. Namun demikian, hal itu bukan sesuatu yang membuat kami harus ciut nyali. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki metode yang kita pakai secara terus menerus agar mendapatkan hasil maksimal. Dan yang paling penting adalah kerjasama yang baik antara relawan kami dan calon responden.
Mungkin ini hanyalah perlawanan kecil, akan tetapi tekad kami jauh lebih besar dari itu...
Sebelum kami menjawab, kami ingin ilustrasikan dulu peristiwa Pilkada DKI beberapa bulan yang lalu. Seperti layaknya pilkada di tempat lain, sebelum pemungutan suara, kita di suguhi berbagai macam hasil survey dari berbagai lembaga. Dari lembaga polling terkenal, yang petingginya sering di jadikan narasumber di media massa, hingga lembaga abal abal. Dari yang terang terangan mengaku di sewa sebagai konsultan kandidat sampai yang mengklaim independen.
Dan seperti yang kita ketahui bersama, sebelum pencoblosan putaran pertama di laksanakan, kita melihat hampir semua lembaga survey kompak mengumumkan bahwa pasangan Fauzie Bowo - Nachrowi Ramli akan memenangkan pilkada DKI. Memang angkanya berbeda beda. Ada yang mengatakan menang 30an persen, ada yang bilang 40an persen bahkan ada lembaga survey mengatakan bahwa Foke - Nara bakal menang satu putaran. Dan seolah ingin menegaskan bahwa survey mereka valid, tak jarang para petinggi lembaga survey mengiklankan di TV, koran, spanduk dan lain sebagainya dengan mengatakan bahwa Foke menang satu putaran. Masyarakat di cekoki angka angka yang nyaris sama. Foke Nara menang dan sang phenomenon Jokowi Ahok bakal terkapar di DKI dengan kekalahan yang cukup signifikan. LSI misalnya, menempatkan Foke dengan perolehan hampir 50% dalam surveynya. Sementara pesaing terdekatnya Jokowi - Ahok hanya akan duduk di runner up dengan perolehan sekitar 30%.
Namun nyatanya, ketika pencoblosan berlanjut dengan penghitungan suara selesai, publik di kejutkan dengan hasil pilkada yang sungguh jauh dari apa yang pernah di prediksikan oleh banyak lembaga survey. Jangankan menang satu putaran, bahkan perolehan suara pasangan Foke - Nara malah berada di urutan kedua dengan torehan kurang lebih 34% dan jauh di bawah perolehan pasangan Jokowi Ahok yang menyapu angka 43%. Hasil ini tentu saja memantik banyak pertanyaan, ada apa dengan lembaga survey ?.
Selain di DKI, kesalahan beberapa lembaga survey terkenal juga berlanjut di pilkada lain. Di Jawa Barat misalnya, LSI dengan sangat percaya dirinya menempatkan pasangan Dede Yusuf - Lex Laksamana sebagai pemenang dalam beberapa kali surveynya. Angka terakhir cukup meyakinkan. Yaitu menang sekitar 37%, yang artinya jago dari gabungan beberapa partai ini akan menang satu putaran. LSI tidak sendirian. Kami mencatat setidaknya ada 3 lembaga polling yang memenangkan pasangan itu. Tapi apa yang terjadi ?. Dede Yusuf - Lex Laksamana bukannya menang, tapi malah terjerembab di posisi ketiga.
Dua pilkada itu sesungguhnya bukan yang pertama kalinya lembaga survey membuat kesalahan dalam prediksi. Sudah terjadi berkali kali. Dan anehnya, lembaga lembaga survey yang kerap kali melakukan kesalahan itu, masih saja di percaya oleh media massa. Mereka tetap di undang media untuk melakukan analisa politik, mengumumkan hasil survey dan berkoar koar layaknya dukun politik. Masyarakat yang sudah tahu di bohongi oleh surveyor surveyor sewaan, masih saja di suguhi pembohongan lanjutan. Media seolah memfasilitasi mereka untuk memberikan alasan alasannya, kenapa bisa salah. Media massa seolah tak peduli bahwa kebohongan itu bukan yang pertama kalinya. Sungguh, sebuah kolaborasi yang rapi namun munafik.
Dari situlah sebenarnya kami, dari Komunitas Gubrak Indonesia merasa terpanggil untuk melakukan perlawanan intelektual. Bukan sekedar membangun opini semata. Tapi kami ingin berbuat sesuatu yang nyata. Yaitu dengan menyajikan data tandingan yang mungkin bisa jadi penyeimbang lembaga lembaga survey yang ada. Di pilkada DKI, walaupun secara metode kami masih terkesan asal asalan, publik bisa melihar bahwa sejak awal kita sebenarnya sudah menggulirkan wacana wacana yang berbeda. Dalam banyak statemen, baik melalui jejaring sosial maupun blog, kami sebenarnya sudah sejak awal memprediksikan bahwa Jokowi Ahok tidak bisa di anggap enteng. Tentu saja karena posisi kami belum cukup prestisius untuk di anggap sebagai peneliti politik, maka apa yang kami sampaikan kepada publik tidak serta merta di percaya. Namun demikian, itu kami anggap sebagai obat agar kami melakukan tindakan yang lebih kongrit lagi.
Oleh sebab itu di even Pilkada Jabar, dengan metode sederhana dan kemampuan finansial seadanya (karena memang tidak ada yang membiayai selain dari kantong sendiri) kami akhirnya ikut ambil bagian dalam mensurvey elektabilitas calon di Jawa Barat. Tidak seperti lembaga survey lain yang memakai relawan berjumlah banyak, mendatangi calon responden secara langsung dan menggunakan metodologi survey yang layak. Dalam survey yang kami gelar, metodenya sangat sederhana. Yaitu melalui jejaring sosial facebook. Sesuatu yang kami kira belum pernah di lakukan oleh lembaga lain.
Kenapa kami menggunakan metode itu ?.
Pertama, sudah pasti karena kami tak punya uang untuk mengirim relawan dari rumah ke rumah. Kita tidak punya sumber dana dari kandidat. Kita juga tidak pernah berfikir untuk membuat proposal guna mencari dana. Seadanya saja. Bahkan dalam sampelpun kami tak punya target. Tidak harus 1000 responden atau lebih. Ratusan bahkan puluhan saja bagi kami tidak menjadi masalah. Yang penting kami sudah melakukan perlawanan.
Kedua, selain bisa di kerjakan hanya di depan komputer di rumah masing masing ataupun di warnet, Facebook kami anggap lebih bisa di percaya di banding dengan jejaring sosial lain semisal Twitter. Masyarakat facebook adalah masyarakat umum dengan varian lebih luas. Penggunanyapun terhitung paling besar di banding pengguna jejaring sosial lain. Itu artinya facebook lebih mewakili pendapat masyarakat di banding dengan media lain. Walaupun anggota team kami banyak juga yang menggunakan twitter, akan tetapi media itu tetap kami anggap belum representatif. Seperti halnya komunikasi elite dan rakyat yang seringkali tidak nyambung, menurut penelitian kami, opini yang berkembang di twitter juga kurang linier. Karena memang pemakainya biasanya adalah kalangan yang notabene elitis. Maka, suara twitter tidak bisa di katakan sebagai suara rakyat kebanyakan.
Dengan metode sederhana, berbiaya ringan dan di kelola dengan minim SDM, nyatanya hasil survey yang kami sajikan ternyata tidak kalah presisi dengan lembaga survey berbiaya milyaran. Pilkada Jabar bisa jadi bukti, betapa kami nyatanya jauh lebih presisi dari lembaga survey manapun dalam hal prediksi. Ini saja bagi kami sudah cukup menjadi pelecut untuk melakukan perlawanan lebih agresif lagi.
Penyesatan Opini Oleh Lembaga Survey
Barangkali kalau kita teliti dengan seksama, nyaris tidak ada lembaga survey yang tidak memihak. Kenapa ?. Faktor biaya operasilah yang menjadi kendala. Banyak lembaga survey di Indonesia yang belum cukup mandiri dalam hal finansial. Oleh sebab itu, jalan satu satunya adalah dengan cara bekerjasama dengan kontestan. Semacam hubungan saling menguntungkan. Kontestan di untungkan dengan adanya lembaga survey. Dengan begitu mereka bisa mengukur sejauh mana kekuatan elektabilitasnya. Selain itu, survey juga bisa jadi acuan untuk membuat strategi khusus untuk memenangkan kompetisi. Di pihak lain, lembaga survey juga tertolong secara finansial demi kelangsungan reseacrh.
Namun ironinya, gelontoran uang dari para kandidat kepada lembaga survey tak jarang malah menggerogoti idealisme para peneliti. Maka, penelitian yang mereka lakukanpun kemudian tidak independen lagi. Mereka lebih mementingkan bagaimana menyenangkan kliennya. Walaupun hasil akhirnya di kotak suara berkata lain.
Pilkada DKI dan Jabar adalah salah dua dari banyak contoh bagaimana sebuah idealisme di gadaikan. Para peneliti itu bukan berarti tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Akan tetapi ini menyangkut kontrak kerjasama dengan kandidat. Sebagian besar lembaga survey nyatanya tidak sekedar di sewa untuk melakukan survey semata. Akan tetapi juga di sewa sebagai konsultan politik. Artinya, mau tidak mau mereka harus ikut bermain untuk memenangkan majikannya. Maka tak heran mereka kemudian berkolaborasi dengan calon untuk membentuk opini di masyarakat. Bahkan kolaborasi itu tak jarang juga bekerjasama dengan media massa.
Inilah yang kami sebut sebagai penyesatan opini oleh lembaga survey. Idealisme intelektual terpaksa harus di tanggalkan demi membantu donaturnya untuk mencapai tujuan. Maka tak heran kalau di sana sini terdapat banyak perbedaan hasil antara lembaga survey satu dengan yang lain. Di Jawa Tengah misalnya, ada survey yang mengatakan bahwa calon A berpotensi memenangkan kompetisi. Tapi di sisi lain, lembaga polling lain memprediksikan bahwa calon B yang menang.
Sebenarnya itu sah sah saja. Pun juga hasil polling bukanlah hasil pemilu sebenarnya. Akan tetapi dalam banyak hal, kami melihat bahwa apa yang mereka lakukan kurang lebih adalah upaya untuk membentuk opini. Agar masyarakat terpengaruh untuk memilih calon yang mereka prediksikan dalam polling berpeluang menang.
Oleh sebab itu penting bagi kita semua untuk melakukan perlawanan, jikalau memang survey survey yang ada tidak independen. Ini di perlukan tidak saja demi kepentingan masyarakat luas, akan tetapi juga demi kontestan yang ikut berkompetisi. Setidaknya agar mereka berkompetisi secara jujur. Lebih mengandalkan program untuk menarik simpati, daripada mengandalkan kerja lembaga survey sewaannya. Bagaimanapun, biaya polling itu tidak kecil. Apalagi jika teritorialnya sangat luas.
Tentu saja, apa yang Tampoll Gubrak lakukan belumlah bisa di katakan maksimal. Harus di sadari bahwa tidak semua masyarakat adalah pengguna jejaring sosial, utamanya facebook. Oleh sebab itu, metode yang kami lakukan bukan tanpa kelemahan. Banyak kelemahannya. Terutama dalam hal validitas responden. Akun anomali misalnya, ini juga bisa menjadi penyebab kegagalan metode kami. Namun demikian, hal itu bukan sesuatu yang membuat kami harus ciut nyali. Kita akan terus berusaha untuk memperbaiki metode yang kita pakai secara terus menerus agar mendapatkan hasil maksimal. Dan yang paling penting adalah kerjasama yang baik antara relawan kami dan calon responden.
Mungkin ini hanyalah perlawanan kecil, akan tetapi tekad kami jauh lebih besar dari itu...
Jakarta, April 2013
Team Polling Gubrak (Tampoll GUBRAK)
